INDRAMAYU,DC– Kepala Desa Dermayu, Wasjudin, menyampaikan keluhan terkait penurunan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2026, kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Ratnawati di Aula Balaidesa Dermayu, Sabtu (7/3/2026)
Dalam kesempatan tersebut, Kades Dermayu menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa khawatir terhadap berkurangnya anggaran pembangunan desa dibanding tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Desa Dermayu masih menerima Dana Desa sekitar Rp.1 miliar lebih. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan seperti perbaikan jalan desa, pembangunan saluran irigasi, pasar desa, hingga pembangunan kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Selama lima tahun menjabat, banyak pembangunan yang sudah kami lakukan dari Dana Desa. Jalan yang dulu becek sekarang sudah bagus, akses pertanian juga sudah bisa dilalui kendaraan sehingga membantu petani mengangkut hasil panen,” ujarnya.
Namun pada tahun 2026, anggaran Dana Desa disebut mengalami perubahan sehingga desa hanya menerima sekitar Rp300 juta lebih. Kondisi ini dinilai membuat semangat pembangunan desa menurun karena banyak program yang sebelumnya diusulkan masyarakat belum bisa direalisasikan.
Menurutnya, berbagai usulan pembangunan telah dihimpun melalui musyawarah desa pada tahun 2025. Akan tetapi dengan keterbatasan anggaran saat ini, sebagian besar rencana tersebut terpaksa ditunda.
“Dengan anggaran sekitar Rp.300 juta, sementara kebutuhan pembangunan masih banyak, tentu ini membuat masyarakat dan pemerintah desa kurang semangat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa selama ini penggunaan DD dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh pemerintah kecamatan serta instansi terkait, sehingga seluruh program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah desa berharap aspirasi masyarakat dapat disampaikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah pusat agar kebijakan anggaran desa dapat kembali mendukung pembangunan di tingkat desa.
“Kami berharap melalui Ibu Dewan, Hj.Ratnawati, aspirasi masyarakat desa bisa diperjuangkan agar pembangunan desa tetap berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat, Hj. Ratnawati, mengaku akan menampung semua keluhan masyarakat termasuk permasalahan kepala desa terkait anggaran DD.
“Tidak hanya desa yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi pun terkena dampak,” ujarnya.(*)
