INDRAMAYU,DC – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diberikan setelah BPK Jawa Barat menyelesaikan audit terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2025.
Raihan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Indramayu dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam agenda resmi yang diselenggarakan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta Inspektur Daerah dari kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, menegaskan bahwa penyerahan LHP bukan sekadar agenda administratif tahunan.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Melalui opini WTP yang diterima, Pemkab Indramayu dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku,” ucapnya.
BPK Jawa Barat juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Raihan opini WTP ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkab Indramayu untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.(Sela)
