INDRAMAYU,DC – Sebanyak 2.000 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Indramayu mengancam akan melakukan aksi damai turun ke jalan jika hingga tanggal 10 Oktober 2026 anggaran insentif senilai Rp3,165 miliar belum juga dicairkan.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Indramayu, Hj. Umyati, M.Pd., usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPRD Indramayu, Selasa (6/10/2026).
Jika aksi damai dilaksanakan, para guru akan berkumpul di tiga lokasi sasaran utama: Kantor Bupati Indramayu, DPRD Indramayu, serta Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
Umyati menegaskan, anggaran kesejahteraan guru PAUD bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang keuntungannya berupa peningkatan kualitas pembelajaran dan lahirnya generasi unggul Kabupaten Indramayu.
“Selama ini Pemerintah Kabupaten Indramayu begitu peduli dalam peningkatan kesejahteraan guru PAUD mulai tahun 2023. Namun di tahun 2025 prosesnya tersendat dan hanya cair tiga bulan dari seharusnya 12 bulan,” ungkap Umyati.
Harapan agar insentif cair penuh satu tahun di 2026 ternyata masih menemui kendala teknis yang dinilai tidak adil. Hingga kini, Himpaudi telah melakukan berbagai upaya advokasi mulai dari audiensi ke Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga Komisi II DPRD didampingi Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Barat.
Dalam tuntutannya, Himpaudi meminta:
– ✅ Pencairan insentif penuh 12 bulan dengan tahapan pencairan setiap enam bulan
– ✅ Menolak pemilahan penerima berdasarkan kualifikasi akademik; semua guru PAUD berhak mendapat perlakuan sama seperti tahun-tahun sebelumnya
– ✅ Kenaikan besaran insentif secara bertahap sesuai kemampuan APBD
Dukungan pun datang dari Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Barat. Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Barat, Widiasih Yogasara, M.Pd., menegaskan seluruh jajaran di Jawa Barat turut mendukung perjuangan rekan-rekan di Indramayu.
Sementara itu, rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, berlangsung haru hingga diwarnai isak tangis para guru yang hadir. Imron mendesak Pemkab Indramayu segera mencairkan anggaran Rp3,165 miliar tersebut dan meminta Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta Badan Keuangan Daerah mengawal bersama.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu, Caridin, menjelaskan pihaknya tidak ingin terjerat hukum. Ia mengaku telah mencari pendapat hukum dan menyatakan siap duduk bersama mencari solusi.
“Kami siap duduk bersama membahas anggaran ini. Jangan nanti kami yang disalahkan dan kena masalah hukum di kemudian hari,” tegas Caridin.(*)
