INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu berencana mengundang kelompok petambak yang menolak Proyek Revitalisasi Tambak Pantura untuk berdialog bersama.
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/4/2026) di Pendopo Indramayu. Dialog ini diharapkan mampu memecah kebuntuan agar program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berlarut-larut.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan pemerintah membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang keberatan terhadap proyek tersebut.
“Besok kami akan menerima perwakilannya, sehingga jelas bahwa pemerintah tidak semena-mena. Apabila ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan langsung,” ujar Lucky, Minggu (5/4/2026).
Lucky menjelaskan, proyek revitalisasi tambak ini berada di atas tanah milik negara dan tidak hanya dilaksanakan di Indramayu, tetapi juga mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang.
Saat ini, proyek telah memasuki tahap pengukuran dan pematokan lahan untuk menentukan batas area pengerjaan. Ia memastikan, program tersebut tidak dilakukan secara mendadak karena sebelumnya telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga tiga kali.
Pemkab Indramayu, lanjut Lucky, juga telah menyerap berbagai aspirasi warga, termasuk tuntutan terkait ganti rugi atau uang kerohiman. Namun, hal tersebut masih dalam tahap kajian agar tidak bertentangan dengan aturan hukum.
“Untuk kerohiman belum bisa ditentukan karena kita belum mengetahui secara pasti wilayah yang terdampak. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum ada kejelasan. Ini yang harus kita cari solusinya,” jelasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayyun serta menghindari isu provokatif yang dapat merugikan semua pihak.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menegaskan bahwa proyek ini tidak akan memiskinkan masyarakat.
Menurutnya, revitalisasi justru bertujuan meningkatkan produktivitas tambak yang selama ini masih dikelola secara tradisional, agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Konsep kami adalah menata budidaya agar lebih baik, mulai dari ekosistem yang berkelanjutan hingga peningkatan produksi dan ekonomi masyarakat,” ujar TB.
Ia menambahkan, pihak KKP terbuka terhadap berbagai aspirasi, termasuk usulan agar petambak dilibatkan dalam skema kemitraan.
Ke depan, KKP juga dijadwalkan menerima audiensi dari Komisi II DPRD Indramayu pada Rabu (8/4/2026) untuk membahas lebih lanjut terkait program tersebut.
“Usulan boleh disampaikan, akan kami telaah dan sesuaikan dengan konsep dasar revitalisasi tambak ini,” pungkasnya.(Sela)
