MAJALENGKA,DC – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Majalengka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Senin (16/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan kepada pemerintah pusat terkait berbagai persoalan nasional dan daerah.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan petugas keamanan.
Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan dan aspirasi mahasiswa tetap disampaikan kepada perwakilan DPRD Majalengka.
Ketua BEM Universitas Majalengka, Nendi Nurdiana, mengatakan tuntutan yang dibawa mahasiswa merupakan hasil konsolidasi sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Majalengka.
Menurutnya, tuntutan tersebut meliputi pengurangan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta langkah konkret pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melemahnya nilai tukar rupiah.
“Pertama itu mengenai mengurangi pemborosan APBN. Yang kedua mengenai evaluasi total program MBG dan KDMP. Yang ketiga mengatasi melonjaknya BBM dan juga melemahnya nilai rupiah,” ujar Nendi.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Tak hanya isu nasional, massa aksi turut menyoroti persoalan lokal terkait pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Majalengka. Mereka menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu mendapat perhatian serius.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didin Supiadi, menyatakan pihaknya menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia memastikan seluruh tuntutan akan diteruskan ke tingkat pusat melalui jalur kelembagaan yang ada.
“Seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan di tingkat pusat melalui jalur kelembagaan sesuai kewenangan yang ada,” kata Didin.
Aksi berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan dari DPRD, massa mahasiswa membubarkan diri secara tertib.(Sela)
