INDRAMAYU,DC– Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu menyatakan penolakan tegas terhadap wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda yang tengah menjadi pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ketua FPP Kabupaten Indramayu, KH Azun Mauzun, menilai perubahan nama tersebut tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Forum Pondok Pesantren Kabupaten Indramayu menolak adanya perubahan nama provinsi, karena nama Jawa Barat sudah melegenda dan ada sejak lama,” kata KH Azun, Minggu (5/7).
Menurutnya, nama Jawa Barat bukan sekadar identitas administratif, tetapi memiliki nilai sejarah, budaya, perjuangan, dan kebersamaan yang telah melekat kuat di masyarakat selama puluhan tahun.
Ia juga mengingatkan bahwa Jawa Barat dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, tidak hanya Sunda tetapi juga Jawa, terutama di wilayah Indramayu dan Cirebon.
“Jawa Barat itu bukan semuanya Sunda, ada masyarakat Jawa. Karena itu tidak ada urgensi mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda,” ujarnya.
KH Azun menilai perubahan nama tersebut berpotensi memunculkan sekat identitas di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun dan berdampingan.
“Masyarakat Jawa Barat sudah rukun, guyub antara Jawa dan Sunda. Kalau ada perubahan nama ini dikhawatirkan akan muncul penyekatan antara suku Jawa dan Sunda,” katanya.
Selain persoalan identitas, FPP Indramayu meminta pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan warga, penciptaan lapangan kerja, pengembangan pondok pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
FPP juga meminta pemerintah tidak melanjutkan pembahasan perubahan nama tersebut karena dinilai hanya menghabiskan energi dan berpotensi memicu polemik berkepanjangan di ruang publik.
“Ini bentuk komitmen nyata FPP Indramayu dalam menjaga identitas daerah, memperkuat persatuan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umat,” pungkas KH Azun.(Sela)
