INDRAMAYU, DC – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) menggelar aksi di kawasan Muara Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (27/7/2026).
Mereka mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi muara yang mengalami pendangkalan parah sehingga menghambat aktivitas kapal nelayan keluar masuk pelabuhan.
Dalam aksi tersebut, para nelayan berkumpul di atas tongkang KPL Mina Sumitra sebelum bergerak menuju kawasan muara untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka meminta pemerintah pusat hingga daerah, mulai dari Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Jawa Barat, hingga Bupati Indramayu, segera melakukan pengerukan alur pelayaran.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan pendangkalan muara semakin memburuk, terutama saat musim timur. Akibatnya, kapal-kapal berukuran besar kesulitan melintas bahkan ada yang terjebak selama beberapa hari. Salah satunya KM Gajah Samudera yang tertahan selama tiga hari di luar muara.
“Apabila tuntutan nelayan tidak mendapat respons, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPL Mina Sumitra Karangsong,H.Suwarto, menilai pendangkalan semakin parah setelah fungsi pemecah ombak (breakwater) menurun sehingga pasir yang terbawa gelombang lebih cepat mengendap di alur pelayaran.
Ia menjelaskan, meski pengerukan secara swadaya telah dilakukan dan mendapat bantuan satu unit kapal keruk dari Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu, upaya tersebut belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus terjadi.
“Karena itu, pihaknya berharap pemerintah membangun kembali serta memperpanjang breakwater sekitar satu kilometer, sekaligus menambah alat keruk agar alur pelayaran tetap terjaga,” katanya.
Selain menuntut normalisasi muara, nelayan juga menyoroti kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Salah seorang juragan kapal, Judan, mengaku nelayan tetap dibebani kewajiban membayar PNBP, sementara akses keluar masuk kapal masih terganggu akibat pendangkalan muara.
“Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata melalui normalisasi Muara Karangsong agar aktivitas perikanan kembali lancar, roda perekonomian masyarakat pesisir pulih, dan tidak ada lagi kapal yang terjebak akibat sedimentasi,” ujarnya.
Persoalan pendangkalan Muara Karangsong sendiri telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah dan sebelumnya juga telah dilakukan program normalisasi secara bertahap, namun nelayan menilai penanganan tersebut masih belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus berulang.(Sela)
