INDRAMAYU,DC – Kabar mengenai masuknya dua pejabat asal Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menjadi perbincangan di kalangan birokrasi dan politik setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua pejabat tersebut disebut-sebut akan mengisi posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD). Bahkan, keduanya dikabarkan dipersiapkan sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut proses tersebut tengah menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, muncul pula nama Arya Tenggara yang disebut-sebut akan mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR menggantikan Maulana. Menurut sumber tersebut, jabatan strategis di Dinas PUPR seharusnya diisi oleh pejabat yang memiliki pengalaman dan kompetensi teknis di bidang pekerjaan umum.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Endang Effendi, menyatakan masih banyak aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Indramayu yang dinilai layak mengisi jabatan strategis.
Ia juga menyoroti pelaksanaan uji kompetensi (ujikom) talenta yang melibatkan dua pejabat dari Kabupaten Cirebon. Menurutnya, meskipun secara regulasi hal tersebut dimungkinkan, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi etika.
“Hal itu sangat memprihatinkan dan cacat moral. Meskipun secara aturan dibolehkan, tetapi secara moral dipertanyakan,” ujar Endang.
Endang mempertanyakan alasan pemerintah daerah melibatkan pejabat dari luar daerah untuk mengisi jabatan strategis, padahal menurutnya Indramayu memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
“Apakah di Indramayu sudah tidak ada orang yang mampu? Saya berharap pemerintah daerah memberikan kepercayaan lebih besar kepada SDM asal Indramayu,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Mutaqien, membantah tudingan bahwa dirinya mengawal dua pejabat asal Kabupaten Cirebon untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Pemkab Indramayu.
Menurut Zaenal, pertimbangan utama pemerintah adalah kompetensi yang dimiliki calon pejabat.
“Enggak ada kepentingan. Yang kami lihat adalah kompetensi dan kebutuhan Indramayu. Jika Indramayu ingin mengejar ketertinggalannya, tentu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan jejaring yang luas,” ujar Zaenal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Indramayu terkait kabar penempatan dua pejabat asal Kabupaten Cirebon tersebut.(*)
