INDRAMAYU,DC – Bupati Lucky Hakim menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Ballroom Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026).
Pertemuan lintas kementerian dan lembaga itu membahas percepatan perlindungan kawasan pesisir Indramayu dari ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, hingga dampak perubahan iklim.
Kehadiran Bupati Lucky Hakim menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendukung program strategis nasional sekaligus memperjuangkan perlindungan wilayah pesisir yang rentan terdampak bencana.
Kabupaten Indramayu diketahui menjadi salah satu wilayah di pesisir Pantai Utara Jawa yang menghadapi ancaman serius berupa banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah yang berdampak langsung terhadap permukiman warga maupun aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam arahannya menyebut kondisi Pantura semakin mengkhawatirkan akibat kenaikan muka air laut dan perubahan iklim.
“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujarnya.
AHY menegaskan, penanganan persoalan pesisir harus dilakukan secara terpadu dan tidak parsial.
“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lucky Hakim menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, khususnya bagi wilayah Indramayu yang terdampak langsung kondisi tersebut.
“Kami menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan perlindungan pesisir Pantura. Program ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir rob,” katanya.
Pemerintah pusat sendiri mendorong pembangunan proyek Giant Sea Wall (GSW) sebagai solusi komprehensif dan terintegrasi. Proyek tanggul laut raksasa tersebut direncanakan membentang sekitar 575 kilometer di sepanjang Pantai Utara Jawa, termasuk wilayah Indramayu.
Selain pembangunan tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengedepankan pendekatan berbasis alam melalui konservasi mangrove serta penataan kawasan pesisir secara menyeluruh. Pemerintah juga menyiapkan langkah relokasi layak bagi masyarakat terdampak dan pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap keterlibatan aktif dalam program tersebut mampu memperkuat perlindungan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.(Sela)
